Pemkab Taput Dinilai Tidak Peduli

Seputar Indonesia, 17 April 2010 TARUTUNG(SI) – Penemuan delapan kasus pengidap human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Humbahang Hasundutan (Humbahas) dianggap sebagai puncak gunung es dari ketidakpedulian pemerintah setempat. Project Officer Global Fund Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) Andi Ilham Lubis menuturkan, selama ini, baik pemerintah dan rumah sakit didaerah setempat, tidak mau aktif bicara soal HIV/AIDS. Bahkan, Taput sendiri merupakan satu dari delapan kabupaten/kota yang tidak mau menghadiri pelatihan tentang HIV/ AIDS yang dilaksanakan Dinkes Sumut pada 2009. “Mau bagaimana, pelatihan enggak mau datang, anggaran untuk HIV/AIDS-nya enggak ada, rumah sakitnya juga enggak punya voluntary counselling and testing (VCT). Jadi, wajar saja delapan yang terkena dan meninggal empat. Bahkan, delapannya meninggal pun wajar,” ujarnya kepada Seputar Indonesia di Medan kemarin. Andi mengungkapkan, jumlah penderita HIV/AIDS sulit diketahui jika rumah sakit di kabupaten setempat tidak memiliki VCT. Karena itu, setiap daerah sudah selayaknya memiliki klinik VCT. Selain itu, untuk pengadaan fasilitas ini, sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar. “Lihat saja di Rumah Sakit Umum (RSU) dr Pirngadi Medan yang sangat sederhana. Kalau mereka mau dan butuh konselor, kami sediakan. Ini sulit karena mereka sendiri yang tidak mau,”ungkapnya. Dia menambahkan, dengan pemberlakuan otonomi daerah, Dinkes Sumut tidak bisa mencampuri terlalu banyak penanganan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Taput dan Humbahas. Saat ini yang dibutuhkan, yakni komitmen pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk menangani kasus HIV/AIDS di daerah ini. “Padahal, kejadian bocah penderita AIDS, Berkat, yang kini hidup sehat dan kedua orangtuanya meninggal karena virus ini juga berasal dari Taput. Namun, itu pun mereka enggak mau belajar. Harusnya diperhatikan dengan serius,” pungkasnya. Sementara itu, anggota DPRD Taput Charles Simanungkalit mengungkapkan, Dinkes Pemkab Taput harus menjadikan penanganan HIV/AIDS sebagai skala prioritas untuk tahun ini. Menurut dia, langkah itu penting dilakukan karena penemuan delapan kasus HIV/AIDS dalam empat bulan terakhir di Kabupaten Taput dan Humbahas yang masih bertetangga ini dianggap sudah masuk kategori membahayakan dan perlu diwaspadai. Apalagi, empat di antaranya sudah meninggal dunia. “Delapan kasus ini kan masih yang dapat diketahui. Bisa saja di lapangan masih banyak yang sudah mengidap HIV/AIDS, tapi belum diketahui. Karena itu, Pemkab Taput harus segera bertindak cepat,” paparnya kepada Harian Seputar Indonesia di Tarutung kemarin. Charles menambahkan, jika Pemkab Taput tidak segera turun tangan, penemuan kasus HIV/AIDS tersebut akan meresahkan warga Taput dan Humbahas. Sebab, bisa saja pengidap yang saat ini dikembalikan kepada keluarganya atas permintaan keluarga dan pengidap HIV/AIDS lainnya yang belum terungkap menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. “Karena itu, harus ada sosialisasi dari Dinkes kepada masyarakat, terutama kepada tim medis yang bisa saja lalai dalam mensterilisasi alat-alat medis. Akibatnya, penyakit HIV/AIDS itu bisa ditularkan ke orang lain,” ungkapnya. Anggota DPRD Taput lainnya, Dorgis Hutagalung, menambahkan bahwa Pemkab Taput dan Humbahas harus segera melakukan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat sehingga kasus penyakit ini tidak semakin bertambah. Sementara itu, pihak Dinkes Pemkab Taput tidak ada yang dapat dimintai keterangannya seputar kasus HIV/AIDS yang terjadi di daerah ini. Direktur Program HIV dan AIDS Perhimpunan Sahabat dan Hati Damai Sahat Pandiangan menyatakan, saat ini yang menjadi kelemahan dalam penanganan HIV/ AIDS, yaitu minimnya sosialisasi yang diberikan pihak pemerintah. Malah, pemerintah cenderung hanya menunggu datangnya kasus, kemudian mengambil tindakan yang sebenarnya sudah terlambat. “Kita tidak boleh hanya berharap pada pemerintah. Namun, kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RSU Swadana Tarutung yang telah memberikan penjelasan kepada para korban yang tertular HIV/AIDS,” paparnya. Menurut Sahat, jumlah orang yang terindikasi tertular HIV/AIDS di Taput bisa saja sudah mencapai puluhan orang. Terlebih, jika yang tertular itu dalam status sudah berkeluarga dan sering melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. “Atau bisa juga lewat penggunaan jarum suntik yang bergantian,” ungkapnya. Dia menambahkan, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk saat ini, yakni peran aktif dari lembaga-lembaga lain nonpemerintah di Taput dan Humbahas, seperti lembaga kepemudaan dan lembaga gereja untuk melakukan sosialisasi bahaya dan pencegahan HIV/AIDS. “Sosialisasi bisa dilakukan di komunitas atau jemaat. Kehadiran lembaga-lembaga seperti ini sangat membantu dalam pengantisipasian penularan HIV/ AIDS,” tandasnya. (baringin lumban gaol/nina rialita)

BERITA LAINNYA