Gubernur Kaget Sumbar Rangking 12 Kasus HIV/AIDS
Kamis, 26 Agustus 2010
Antara, 26 Agustus 2010
Padang, 26/8 (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengaku kaget dengan daerah yang dipimpinnya berada di rangking ke 12 penderita penyakit menular HIV/AIDS setelah mendengarkan pemaparan Dinas Kesehatan setempat.
“Saya cukup terkejut dengan pemaparan Kadis Kesehatan Sumbar, berkaitan dengan penyakit menular HIV/AIDS yang berada di posisi 12 dari 33 provinsi di Indonesia,” kata Irwan Prayitno usai rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) di Auditorium Gubernuran, Kamis.
Gubernur akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kadiskes Sumbar membahas masalah kian maraknya kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat.
Kesempatan tersebut, Kadinkes Rosnini Savitri menyampaikan, beberapa masalah penyakit menular di Sumbar yang sampai sekarang terus mengkhawatirkan, di antaranya HIV/AIDS berada pada rengking 12 dan rabies di urutan pertama secara nasional.
Upaya antisipasi dini untuk mengetahui kasus HIV/AIDS, tambahnya, Dinkes Sumbar terus tingkat koordinasi dengan kabupaten/kota dan membentuk tim konselor. Jadi, melalui tim konselor masyarakat yang dicurigai terjangkit penyakit menular yang mematikan itu bisa berkonsultasi.
“Sejak tim konselor dibentuk pada 19 kabupaten/kota sudah banyak masyarakat yang mendatanginya untuk berkonsultasi, sehingga bisa kasus HIV/AIDS di Sumbar terungkap,” katanya.
Bahkan, kasus HIV/AIDS terbaru terungkap di Pasaman, akibat meninggalnya seorang warga setempat yang diduga terjangkit virus menular tersebut.
Penanganan dilakukan kasus terakhir di Pasaman itu, Dinkes Sumbar bersama dengan relawan LSM yang fokus terhadap HIV/AIDS melakukan penyuluhan dan mengajak warga yang dicurigai untuk diperiksa.
Rosnini menyampaikan, sampai sekarang tercatat 496 kasus terungkap di Sumbar, di antaranya 72 kasus HIV dan 424 AIDS, dari jumlah itu sudah 75 orang yang meninggal dunia.
Jumlah itu, tambahnya, tercatat sejak kasus HIV/AIDS mencuat di Indonesia sampai sekarang. Namun, di Sumbar tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang diketahui setelah terbentuknya tim konselor pada seluruh kab/kota.
Sementara itu, klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) untuk mengetahui seseorang terjangkit atau tidak baru terdapat pada dua rumah sakit, meliputi RSUP. M. Djamil Padang dan RS Ahmad Mukhtar Kota Bukittinggi. Jadi, katanya, hingga sekarang persoalan ini belum bisa teratasi, salah satu kendalanya karena minimnya anggaran yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota.
Menurut Rosnini, untuk bidang kesehatan kabupaten/kota hanya menganggarkan dana di bawah lima persen dari dari APBD masing-masing yang masih jauh dari harapan.
Terkait, masalah kesehatan membutuhkan dana yang besar sehinga provinsi dari APBD sudah menetapkan besaran anggaran mencapai 13 persen.
“Kita berharap gubernur bisa mendorong bupati/wali kota, agar bisa meningkatkan anggaran kesehatan pada kabupaten/kota sehingga penanganan berbagai masalah kesehatan secara bertahap terus bisa ditekan,”katanya. (T.KR-SA/C/M027/M027) 26-08-2010 23:44:09 NNNN
Copyright © ANTARA
Entri ini dikirim pada hari Kamis, 26 Agustus 2010 pukul 14:57 dan di arsipkan di bawah Klipping HIV & AIDS. Anda dapat mengikuti tanggapan terhadap entri ini melalui umpan RSS 2.0. Baik komentar maupun ping saat ini ditutup.
