Pelatihan dilakukan dalam 2 gelombang, yaitu Gelombang I  di Medan  dan Gelombang II pada tanggal 30 April – 3 Mei 2012 di Hotel Sofyan Betawi Jakarta. Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk memberikan penguatan kapasitas tenaga fasilitator diskusi dan petugas Layanan Alat Suntik Steril terkait isu advokasi layanan, pencatatan dan pelaporan layanan dan isu isu lain terkait masalah ketergantungan Napza Suntik dan HIV dan AIDS.

Melalui pelatihan peningkatan kemampuan fasilitator pertemuan penasun di puskesmas ini, diharapkan tersedia tenaga fasilitator yang berasal dari kelompok pengguna napza suntik dan dari puskesmas penyedia layanan  Alat Suntik Steril serta pengelola program di KPA Kab/Kota, terlaksananya pertemuan penasun di puskesmas maupun di level komunitas yang lebih berbobot dan mampu secara maksimal menyuarakan kebutuhan penasun serta memiliki kapasitas dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan masalah penggunaan Napza suntik.

Adapun rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari pelatihan peningkatan kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota dalam rangka untuk meningkatkan peran koordinasi antara lain mengadakan pertemuan koordinasi mingguan untuk membahas mengenai rencana kerja staf dan pertemuan koordinasi bulanan untuk membahas capaian program dan laporan. Sementara koordinasi secara eksternal yaitu dengan SKPD dan mitra lainnya adalah dengan mengadakan pertemuan koordinasi 3 bulanan untuk membahas mengenai sinkronisasi program serta pelaksanaan pertemuan evaluasi program untuk membahas efektifitas program.

Pelatihan peningkatan kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota Batch II akan dilaksanakan di Hotel Ibis Kemayoran pada tanggal 30 April – 3 Mei 2012. Sekitar 60 peserta dari Jabar, Jateng, Kalsel, Sulut, Papua, Jambi, Bengkulu, Bali, Maluku, NTT dan Bangka Belitung direncanakan akan hadir. Dengan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sekretaris KPA Kabupaten dan Kota dalam program penanggulangan AIDS, Sekretaris KPA Kabupaten dan Kota terampil dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memimpin, mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan program di wilayah masing-masing, serta adanya dokumen rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mengikuti pelatihan/lokakarya ini.

Ia menjelaskan para pelaku semakin canggih menggunakan teknologi internet mengiming-imingi korban dengan alasan beasiswa dan lainnya. “Ini diperlukan pengawasan keluarga. Karena sebagian besar pengguna jejaring sosial adalah remaja,” kata dia.

Sri Danti menegaskan, kasus trafficking semakin menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Berdasarkan data dari Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia, dari tahun 2009-2011 telah terjadi 373 kasus perdagangan orang dengan korban 440 orang dewasa dan 192 orang anak, serta penangkapan terhadap 450 orang pelaku.

Masih banyak lagi kasus-kasus trafficking yang telah dilaporkan atau muncul dalam media yang jumlahnya tidak sedikit. “Bahkan dari data yang ada saja di Kepolisian, kasus-kasus trafficking merupakan fenomena gunung es, jumlahnya kecil di permukaan tapi sebenarnya cukup signifikan,” kata dia.

Ia menambahkan, setiap hari dari berita di media elektronik dan cetak marak isu perdagangan orang, mulai dari penangkapan pelaku, penyelamatan korban sampai dengan rehabilitasi dan pengembalian korban yang pada umumnya perempuan dan anak.

Sebagai contoh, di Kota Surabaya, pada 16 Februari 2012 lalu, Kepolisian Resort Kota Surabaya menangkap seorang pelaku (trafficker) dengan inisial NN dan menyelamatkan 15 gadis remaja yang berasal dari beberapa daerah tertentu, yang akan dijual dengan harga antara Rp500 ribu-Rp1 juta rupiah.

Begitu juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, 3 April 2012, kembali ditangkap dua orang pelaku dan dapat diselamatkan 4 orang perempuan, di antaranya ada yang masih duduk di SLTP. Menurut Sri Danti, kejadian ini memberikan pelajaran bagi semua bahwa sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, seharusnya lebih proaktif atau jemput bola dalam penanganan permasalahan perdagangan orang.

“Kami menyadari di tingkat lapangan, strategi yang dilakukan oleh para pelaku semakin canggih dan korbannya semakin banyak. Para pelaku melakukan koordinasi, jadi kita sebagai anggota Gugus Tugas perlu lebih sering bertemu dan berkoordinasi,” katanya

Dia menjelaskan di Kabupaten Malang disinyalir ada tenaga kerja yang mengidap HIV/AIDS atau biasa disebut dengan ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Namun, Djaka enggan menyebut berapa jumlah ataupun identitas tenaga kerja yang dimaksud. “Karena prinsip penanganan yang akan dilakukan oleh Tim P2 HIV/Aids nanti di antaranya adalah melakukan konsultasi dan merahasiakan identitas penderitanya,” katanya. Pembentukan tim, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan Disnakertrans bersama 35 perusahaan dan kalangan industri, Komisi Pe rempuan dan Anak (KPA), LSM, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja In donesia, serta mantan TKI yang ada di Kabupaten Malang. Selama ini penanganan masalah HIV/AIDS banyak terfokus di loka lisasi dan kini merambah ke tenaga kerja yang juga rentan mengidap HIV/AIDS. Masyarakat industri, terutama pekerja juga tergolong rentan tertular penyakit HIV. Bahkan ada beberapa di antara tenaga kerja itu mengidap penyakit mematikan yang belum ada obatnya itu.

Terkait dengan desakan agar mantan TKI atau yang baru pulang dari bekerja di luar negeri untuk diperiksa apakah terbebas dari HIV/AIDS atau tidak, Disnakertrans menilai hal itu tidak perlu dilakukan. “Karena pada prinsipnya hal itu menyangkut masalah kesadaran dan kerelaan untuk mau melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri, tanpa harus dipaksa atau diperiksa,” jelas Djaka. (K25).

Dari pelaksanaan SCP Penasun tahun 2010, dihasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis di antaranya perlu adanya peningkatan kegiatan yang mampu mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, perlunya mendorong kemandirian penasun untuk selalu berinisiatif memenuhi kebutuhan kesehatannya sendiri, perlu adanya pengembangan dan penerapan penjaminan mutu layanan seperti kemudahan akses, kenyamanan, keamanan penasun, perlunya meningkatkan program PMTS di kalangan penasun dan pasangannya, serta perlu adanya perluasan kegiatan dalam kaitannya dengan pengumpulan dan pembuangan limbah suntik.

SCP Penasun 2010 dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran perilaku di kalangan penasun di provinsi-provinsi di mana memiliki jumlah penasun terbanyak, selain untuk mengetahui karakteristik penasun, akses penasun terhadap program, perilaku penasun baik perilaku dalam menyuntik, seksual maupun dalam kaitannya dengan pembuangan alat suntik bekas dan dilaksanakan dengan menggunakan rancangan potong lintang (cross-sectional) dengan pendekatan kuantitatif, berbasis komunitas (community based survey) dimana hasil survei dapat digeneralisir pada populasi penasun di lokasi SCP.

Informasi lebih detail mengenai hasil survei cepat perilaku penasun tahun 2010 dapat didownload di bawah ini :

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa sebanyak 91% dari total responden telah terpapar informasi mengenai cara menggunakan kondom dengan alat peraga/dildo, namun sebanyak 21% responden masih menerima injeksi pencegahan IMS di luar layanan kesehatan (mantri keliling) dan 44% meminum antibiotik yang dibeli tanpa resep sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan untuk pengobatan IMS masih belum optimal.

Dalam hal perilaku penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir, ditemukan bahwa 91% responden menyatakan bahwa kondom tersedia, sebanyak 83% menawarkan untuk menggunakan kondom dan 74% menggunakan kondom. Namun pada hubungan seks 1 minggu terakhir, angka tersebut menurun menjadi 66% responden menawarkan kondom dan baru 41% responden secara konsisten menggunakan kondom.

Dari pelaksanaan SCP WPS tahun 2010, dihasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis di antaranya perlu adanya peningkatan mutu jangkauan yang mampu mendorong WPS untuk mengakses layanan kesehatan serta perlu peningkatan efektifitas program PMTS sehingga WPS secara bertanggung jawab menggunakan kondom secara konsisten.

SCP WPS 2010 dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran akses terhadap program dan pola perilaku berisiko WPS di 10 Kab/Kota yang berada di 10 provinsi dengan jumlah WPS terbanyak. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui karakteristik WPS, untuk mengetahui akses WPS terhadap program dan perilaku penggunaan kondom dengan menggunakan rancangan survei kuantitatif berbasis komunitas dimana hasil survei dapat digeneralisir pada populasi penasun di lokasi SCP.

Informasi lebih detail mengenai hasil survei cepat perilaku WPS tahun 2010 dapat didownload di bawah ini.

Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

“Ada tiga butir yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan itu, yakni menolkan atau meniadakan infeksi baru HIV, menolkan diskriminasi bagi penderita, dan menolkan kematian akibat HIV/AIDS,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali Made Suprapta di Denpasar, Kamis.

Ia menyampaikan rencana tersebut terkait dengan tindak lanjut hasil salah satu komitmen dan deklarasi para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat KTT ASEAN di Bali pada 18 November 2011.

“Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menantang setiap provinsi untuk membuat proyek percontohan dalam mencapai tiga tujuan itu. Kami sudah mengadakan rapat dan koordinasi dalam upaya mewujudkannya. Kami juga mencoba bekerja sama dengan KPA Badung dan Denpasar,” ucapnya.

Menurut dia, dasar pertimbangan memilih Badung dan Denpasar untuk dijadikan percontohan karena sebagian besar unit pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Bali terkonsentrasi di sana. Selain itu, perhatian para pemimpin di dua kawasan tersebut selama ini cukup besar terhadap penanggulangan HIV/AIDS.

“Sampai saat ini, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar apakah siap melakukan ini. Dari hasil rapat koordinasi kami dengan KPA dari kedua daerah tersebut, mereka mengatakan masih sedang mengkonsultasikan dengan pimpinannya,” kata Suprapta.

Jika bersedia, lanjut dia, maka pihak KPA Bali akan meneruskan rencana itu ke Jakarta. Desain detail dan formulasinya disusun bersama-sama dengan KPA Nasional yang meliputi tujuh butir prioritas kegiatan.

Ia menyampaikan, tujuh prioritas kegiatan itu yakni program pengurangan dampak buruk dan pengobatan adiksi (harm reduction), program pencegahan melalui hubungan seksual (PMTS paripurna), pengobatan dan pemeriksaan infeksi menular seksual, penyelenggaraan program pencegahan dari ibu ke bayi (PMTCT), pengobatan dini bagi yang sudah terdeteksi HIV positif langsung dapat diberikan ARV, menurunkan stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita, dan tindakan sirkumsisi sebagai upaya kesehatan.

“Kalau upaya itu dilakukan secara serempak, saya optimis tiga upaya menolkan kasus HIV dapat tercapai. Ditandai dengan angka perkembangan kasus yang stagnan. Meskipun ada penambahan tetapi itu kasus lama,” ucapnya.

Suprapta menambahkan, dengan pelaksanaan percontohan itu sekaligus sebagai upaya mempersiapkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penanganan HIV/AIDS

Suatu strategi pembiayaan untuk penanganan HIV/AIDS, kata dia, hendaknya dapat segera dibangun. Selama ini 70 persen dari pembiayaan tergantung dari negara donor yakni Global Fund dan AusAID, sedangkan pemerintah daerah hanya berkontribusi sekitar 30 persen. Kemandirian harus disiapkan mengingat kontrak bantuan Global Fund akan berakhir pada 2015.

“Kita harus mempersiapkan diri seandainya benar selesai bantuan itu, apa Indonesia dan khususnya Bali mampu melanjutkan kemandirian ini. Dengan melakukan percontohan itu, sekaligus untuk mengukur kekuatan keuangan daerah karena titik fokus pembiayaan diharapkan tertumpu pada masing-masing pemerintah kabupaten,” ucapnya.

“Natuna tidak bisa di buka lokalisasi, karena hal tersebut sama saja dengan membuka celah penghancuran generasi berikutnya.” tanggap Marzuni, Kamis.

Seperti diketahui, secara beruntun kasus HIV/AIDS ditemui secara tidak sengaja oleh pihak terkait, yakni 18 kasus melalui pemeriksaan rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna terhadap pasien yang berobat ke RSUD tersebut.

Kemudian, kasus lain ditemui melalui sejumlah kantong donor darah yang terinfeksi HIV/AIDS yang dilakukan Dinas Kesehatan Natuna sebanyak 13 kantong dan PMI yang belum diketahui jumlahnya.

Salah satu solusi yang harus dilakukan, menurut Marzuni memberlakukan perda tentang pekat yang sudah lama diatur.

Dia mengatakan, jika pemerintah tidak tegas menangani, salah satunya menangani tempat-tempat hiburan karena kemungkinan virus tersebut dari tempat-tempat seperti itu.

“Selain itu, kewaspadaan bagi penduduk lokal perlu ditingkatkan, apalagi kasus darah dari donor darah, itu orang yang mendonor harus didata, kalau perlu dicari agar tidak merebak,” jelasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya perlu sinergi pihak-pihak terkait untuk serius menangani kondisi yang menimpa Natuna jika tidak ingin nantinya masyarakat menjadi tidak peduli.

Geografis Natuna sebagai kawasan perbatasan yang dikelilingi oleh lalu lintas pelayaran di Laut Cina Selatan
membuat Natuna berpotensi sebagai tempat berlabuh bagi kapal-kapal asing.

Disingalir keberadaan kapal-kapal asing ini turut memiliki andil penyebaran penyakit mematikan ini.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Panitia menerima 182 proposal sejak pengumuman undangan dibuka pada tanggal 8 November 2011 melalui berbagai mailing list, jejaring mitra KPAN dan HCPI serta website Sekretariat KPAN, www.aidsindonesia.or.id. Setiap proposal kemudian dinilai oleh Panel Ahli dari berbagai bidang kepakaran serta pengalaman dimana masing-masing oleh minimal tiga orang penilai. Pada akhirnya maka telah terseleksi untuk tahap awal 14 proposal yang akan dikuatkan kembali proposalnya serta diseleksi lagi pada tanggal 21-22 Februari 2012 di Jakarta. Ke-14 tim peneliti telah dihubungi oleh pihak KPAN dan HPCI. Bagi yang tidak dihubungi oleh Panitia maka proposalnya belum lolos seleksi. Hasil final seleksi akan disampaikan melalui website Sekretariat KPA Nasional.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengumuman ini mengingat proses seleksi yang cukup ketat serta banyaknya proposal yang kami terima.

Apabila masih ada yang ditanyakan, silakan hubungi Koordiator Penelitian Sekretariat KPA Nasional, Ibu Irawati di alamat email: irawati@aidsindonesia.or.id.

Terimakasih banyak atas partisipasinya. Semoga dapat berpartisipasi pada kegiatan Sekretariat KPAN yang lain.

Panitia Penyelenggara
UNDANGAN KONSEP PROPOSAL PENELITIAN HIV DAN AIDS
DUKUNGAN KPAN-HCPI 2012